tugas ilmu politik

REVIEW
”MILITER DAN GERAKAN PRODEMOKRASI”

 Review ini disusun guna memenuhi tugas
Mata kuliah “Dasar-dasar Ilmu Politik”

 Nama Penyusun:
Puspa Setianingtyas (09416244044)
Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Non Reguler


 PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2010


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas segala rahmat dan inayahNya saya dapat menyelesaikan Review sebuah buku yang berjudul Militer dan Gerakan Pro-Demokrasi. Review ini disusun dan dipersiapkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami sebagai penyusun. Ibarat “tak ada gading yang tak retak”, kami senantiasa memerlukan kritik dan saran  yang membangun guna meningkatkan daya cipta dan daya guna makalah ini. Semoga makalah yang telah kami susun ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.


Yogyakarta, 9 Maret 2010

Tim Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

I.I     DESRIPSI ISI BUKU SECARA GARIS BESAR
Dinamika kehidupan politik Indonesia pada awal tahun 1990-an menunjukkkan semakin menguatnya proses demokrasi dari arah bawah. Hal itu tercemin dari mulai maraknya gerkan arus bawah dan gerakan prodemokrasi yang menjadi klimaksnya pada akhir tahun 1990-an denagn melahirkan gerakan reformasi total. Istilah arus bawah dipakai untuk menunjukkan praktek dan diskursus politik masyarakat kelas bawah mulai dari para petani dan buruh di wilayah pedesaan sampai buruh industri, pedagang kecil dan merekan yang bekerja di tempat yang sering disebut sebagai sektor informal di perkotaan (Muhammad AS. Hikam, 1996:114). Sejak tahun1993 di kalangan militer mulai berkembang pemikiran perlunya militer ikut menumbuhkan demokrasi. Namun dalam realitas empirik respons militer terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif.
Studi tentang respons militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990-1998 merupakan langkah alternatif untuk memahami otoriterisme pada rezim orde baru. Awal sejarahnya dalam tahun 1945 sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuasaan politiknya di bawah Orde Baru, para perwira Angkatan Darat Indonesia senantiasa malibatkan dirinya ke dalam masalah-masalah politik dan hampir sepanjang masa itu dengan giat memainkan peranan politik yang penting. Militer dan Angkatan Darat sebagai tulang punggung memiliki monopoli kekuatan pemaksa negara, mempunyai peran yang terlembagakan dalam proses politik, mendominasi komunitas intelejen Indonesia, aparaturnya merambah hingga tingkat desa (Takashi Shiraishi, 1999:12).
Keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi pada era Orde Baru disamping karena diformalkan dan dikuatkan oleh format politik Orde Baru juga merupakan perkembangan pada masa-masa sebelumnya. Perkembangan organisasi militer Indonesia tumbuh dari bawah sebagai Badan Keamanan Rakyat bukan sebagai tentara reguler. Pada mulanya yaitu pada tahun 1945-1965 keterlibatan militer dalam politik bersifat covert political support terhadap politik Tan Malaka. Motif dukungan politik Panglima Besar Jenderal Sudirman bukan karena sejalan denagn ideologi Tan Malaka yang komunis-nasionalis, tetapi pada komitman nasional dan kecocokan pada strategi perjuangn Persatuan Perjuangn serta karena sikap perlakuan yang tidak wajar dari Syahrir terhadap tentara yang berasal dari PETA. Pemerintah Syahrir pada tanggal 20 Mei 1946 membentuk Divisi Siliwangi dan Brigade Mobil Polisi untuk menghadapi kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Tan Malaka.
Memasuki awal tahun 1990 ABRI melakukan konsolidasi baik dalam jajaran ABRI, kekaryaan dan sebagai unsur Golkar. Pendapat yang mengaitkan mutasi besar-besaran dalam jajaran ABRI dengan kerentanan politik tampak tidak mengada-ada. John T. Sidel melihat pencalonan Try Sutrisno sebagai pendirian militer untuk membuka persiapan dan dukunagn sirkulasi pada pusat kekuasaan negara masa Orde Baru (John T. Sidel, 1998:175). Militer tampak kurang antusias terhadap gagasan pencalonan kembali Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menyadari bahwa militer mulai mampu memainkan peran politik dengan terlepas dari kontrolnya dan dukungan terhadapnya mulai menurun. Pendekatanm Soeharto terhadap ICMI tidak disukai oleh pemimpin ABRI. Ketidaksenangan terhadap ICMI karena ICMI yang berdiri pada awal tahun 1990 denagn Habiebie sebagai ketuanya berasal dari kalangan aktivis muslim yang menjadikan ICMI sebagai kendaraan untuk mendesak tatanan politik baru yang tidak terlalu tergantung pada militer dan mencerminkan kepentingan Muslim dan Non-Jawa.
Respon militer terhadap gerakan prodemokrasi cenderung bersifat monolitik yaitu dalam bentuk represif dari yang bersifat langsung sepertyi penganiayaan, penculikan bahkan pembunuhan hingga subtle. Penganiayaan yang dilakukan terhadap gerakan prodemokrasi aktivitas mahasiswa, buruh tani dalam memperjuangkan haknya, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia terutama ketika melakukan aksi demo.

I.II    PEMAPARAN SUBSTANSI MASALAH
1.     Bagaimana peran politik militer menurut perspektif organisasi militer, neo-patrimonial, kepentingan politik dan ekonomi militer ?
2.     Bagaimana gambaran dinamika militer dalam politik, ekonomi dan gerakan prodemokrasi pada era Orde Baru tahun 1966-1980 ?
3.     Bagaimana respons militer terhadap gerakan prodemokrasi tahun 1990-1998 ?
4.     Bagaimana respons militer terhadap gerakan prodemokrasi menurut analisis perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer ?

BAB II
PEMBAHASAN

            Indonesia adalah negara demokrasi. Azas tersebut sering terdengar di telinga rakyat. Demokrasi adalah sebuah ssitem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah denagn perantara wakilnya. Di dalam negara demokrasi terdapat persamaan hak, kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara. Dalam realitas kehidupan pemerintah Indonesia, demokrasi diatas tidak terlaksana dengan baik. Demokrasi di Indonesia hanya sebuah slogan untuk memperlengkap sistem sebuah negara. Tidak terciptanya kehidupan demokrastis di Indonesia diduga dimulai dari atas, peralatan pemerintah dan militer. Hal itu terjadi karena militer memiliki kepentingan politik sebagai modal utama perlindungan dan pengembangan kepentingan ekonomi. Militer dalam posisi di atas sebagai benalu. Militer akan selalu mendukung kebijakan pemerintah ketika kebijakan tersebut tidak merugikana kepentingannya. Namun jika kebijakan tersebut dapat menggeser posisi strategisnya maka mereka tidak akan unjuk tangan.
            Sesuai dengan pendapat Mac Intyre bahwa elemen penting kelangsunagn kekuatan militer mendukung Orde Baru untuk mempertahankan status quo yang berupa keleluasaan dalam mempengaruhi politik dan penghargaan ekonomi. Tidak terciptanya kehidupan demokratis yang didambakan seluruh rakyat Indonesia memunculkan gerakan prodemokrasi. Respon militer yang negatif terhadap gerakan prodemokrasi dapat dilihat dari fenomena berikut ini. Di bawah kepemimpinan L.B. Moerdani, ABRI menolak dialog antara kaum militer dan kaum intelektual. Respon negatif terhadap munculnya kelompok kritis setelah 51 tahun merdeka juga diperlihatkan Mayor Jenderal Syarwan Hamidi. Ramlan Surbakti mengamati Direktorat Sospol sebagai aparat yang semimiliter dan menjadi penghambat proses terbentuknya civil society.

 BAB III
PERAN POLITIK MILITER

A.    Perspektif Organisasi Militer
Moros J. Jonowitz menyatakan organisasi militer merupakan refleksi teknologi perang. Sebagai emergency organization stabilitas politik merupakan perhatian utama bagi militer. Sikap negatif militer terhadap kegiatan politik masyarakat berkaitan erat dengan ciri organisasi militer, yaitu ”hierarkhi dan keterpaduan” (Eric A. Nordlinger, 1994:78-84). Organisasi militer merupakan organisasi yang terpadu dimana militer harus tampil sebagai satu keluarga dan pernyatan kegiatan pribadi dalam militer tidak dibenarkan. Konsepsi dan ciri organisasi militer di atas merupakan paradigma profesionalisme lama. Fungsi militer yang ditetapkan sebagai dinamisator pembangunan merupakan upaya memperkokoh legitim,asi peran militer dalam politik. Yahya Muhaimin menggambarkan tentang sulitnya dwi fungsi ABRI mendorong demokratisasi. Sayidiman Suryohadiprojo mengakui TNI sebagai tentara profesional snagt memperhatikan aspek teknik militer secara lugas, sehingga tidak sendirinya dekat dengan pikiran dan perasaan masyarakat. Dari perspektif organisasi militer, militer tidak dimaksudkan untuk ikut mengembangkan demokratisasi. Bahkan ciri-ciri organisasi militer bersifat kontradiktif dengan demokrasi. Oleh karena itu secra institusional, militer akan menjadi penghambat bagi pengembangan kehidupan ynag demokratis.

B.    Perspektif Neo-Patrimonal
Harold Crouch menampilkan konsep neo-patrimonal untuk menunjukkan sistem politik Orde Baru yang lebih menyerupai negara patrimonal di masa lampau daripada suatu polity yang modern. Elite militer memiliki posisi strategis sebagai penjamin stabilitas politik dala model pembangunan Orde Baru yang memprimasdonakan ekonomi. Selama Orde Bru Presiden Soeharto mampu melakukan kontrol dan peninjukan jabatan dalam militer dan doktrin dwi fungsi (R. William Liddle, 1996:60-61). Dengan demikian fungsi militer sebagai alat negara telah bergeser menjadi alat pemerintah Soeharto dan keluarganya serta para kroninya. Perspektif neo-patrimonal menggambarkan presiden sebagai faktor determinan terhadap peran sosial-politik yang dilakukan militer. Militer yang represif terhadap kegiatan politik masyarakat termasuk terhadap gerakan prodemokrasi dilakukan untuk menjamin kepentingan dan menunjuk loyalitasnya kepada patron.

C.    Perspektif Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer
Pandangan tentang hubungan antara angkatan bersenjata denagn politik yang banyak dikutip oleh tentara Indonesia adalah pandangan Carl von Clausewitz. Clausewitz memandang perang sebagai alat politik untuk mencapai sasaran politik sebagai tujuan utama. Samsuddin mengajukan ”Teori Kromosom dan Gen tentang Dwi Fungsi ABRI” untuk memperkuat pandangan bahwa peran sosial-politik merupakan built-in bagi militer. Bila dicermati Teori Kromosom dan Gen lebih merupakan justifikasi bagi peran sosial politik militer. Atas dasar pemahaman hubungan militer dan politik sebagai sesuatu yang inheren, maka peran TNI membenarkan militer terlibat pada urusan non militer seperti polotik, ekonomi, sosial dan olahraga. Yang mendorong keterlibatan militer dalam politik adalah perlindungan otonomi dan kepentingan korporat militer. Doktrin ”Jalan Tengah” sebagai pelaksanaan peran sosial polotik militer melahirkan aktivitas bisnis yang dikenal dengan istilah civic missions. Militer Indonesia dalam melakukan kegiatan civic missions tidak terlepas dari peran sosial politik. Kepentingan politik dan ekonomi TNI tercermin pada peran sosial politik yang berupa penugaskaryaan. Secara konseptual civic mission merupakan penyatuan kegiatan ketentaraan dengan masyarakat sipil (Budi Susanto, 1945:89). Perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer sebagai upaya menjelaskan masalah respons militer terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif.
 
BAB IV
DINAMIKA MILITER PADA ERA ORDE BARU

A.    Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik dan Ekonomi 1945-1966
1.     Keterlibatan militer dalam politik 1945-1965
Pada mulanya keterlibatan militer dalam politik bersifat convert political support terhadap politik Tan Malaka. Salim Said menilai bagaiman awal keterlibatan militer dalam politik lebih bersifat ”spontan dan komplementer” terhadap peran dominan politisi sipil. Dalam masa perang kemerdekaan keterlibatan militer dalam ekonomi, seperti dinyatakan Mayjen TNI Suhardiman dengan melakukan gerilya ekonomi. Pada awal tahun 1950 keterlibatan militer dalam politik semakin menurun. Kolonel Nasution dan KSAP Kol. T.B. Simatupang mengambil sikap tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik dan memusatkan perhatian untuk membina keterpaduan dan keefektifan. Keterlibatan militer dalam politik baru mendapat pengakuan resmi ketika Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Tujuan dibentuknya Dewan Nasional adalah pura-pura membantu kabinet denagn menjalankan program-programnya, namun pada kenyataannya dimaksudkan untuk mengambil alih peranan partai-partai politik. Dalam Dewan Nasional posisi politik militer tidak begitu ,menonjol.
2.     Keterlibatan militer dalam ekonomi 1945-1965
Dalam masa perang kemerdekaan keterlibatan militer dalam ekonomi seperti dinyatakan Mayjen TNI Suhardiman dengan melakukan gerilya ekonomi. Bentuk keterlibatan yang lain adalah penyelundupan dan perdagangan candu yang merupakan komoditas paling menguntungkan pada masa itu. Keterlibatan militer dalam ekonomi pada tahun 1950 sampai akhir tahun 1960 bertujuan untuk menbentuk kelompok pengusaha pribumi yang tangguh terutama ketika pemerintah melakukan kebijakan politik Banteng.
B.    Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik dan Ekonomi 1966-1980
1.     Format politik Orde Baru
Rezim Orde Baru muncul sebagai antitesis dari rezim Orde Lama. Kritik yang berkembang menilai krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat rezim Orde Lama lebih mengutamakan politik daripada ekonomi. Rezim Orde Baru dalam rangka mengatasi krisis di atas menciptakan format politik yang memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif dan memberikan penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Format politik Orde Baru yang melibatkan militer dan birokrasi secara sistematis sebagai kekuatan politik dominan menjadikan eksekutif sangat kuat.
2.     Keterlibatan militer dalam politik 1966-1980an
Ketika Orde Lama ada dua kekuatan politik di bawah Presiden Soekarno, yaitu ABRI dan PKI. Keterlibatan militer pada awal Orde Baru tampak pada banyaknya ABRI yang dikaryakan. Jabatan-jabatan strategis di tingkat daerah juga didominasi militer. John Bresnan pada kurun 1967-1973 melihat ada eksperimen singkat penunjukan militer dalam Kasbinet menrun 18%, sipil yang memiliki pendidikan dan tidak memiliki afiliasi partai politik pada kurun yang saam naik dari 38% menjadi 77%.Secara kuantitas meningkatnya personil Kabinet dari para teknokrat tidak terkait denagn upaya pengembangan demokrasi tetapi untuk memberikan tugas dalam mengelola ekonomi bantuan asing.
3.     Keterlibatan militer dalam ekonomi 1966-1980an
Keterlibatan  militer dalam ekonomi telah dirintis pada masa sebelum orba terutama dalam melakukan hubungan dengan para pengusaha Cina dan penanaman modal asing. Pada dasawarsa 1970 ekonomi dodominasi oleh semangat ”pronasionalisme” dengan pilihan kebijaksanaan politik yang exclusionary, yaitu membatasi partisipasi para anggota koalisi dan menekan praktek ”minimalisasi konflik dan maksimalisasi produktivitas”. Sampai pada dekade 1980-an nasionalisme ekonomi di bawah pimpinan militer tampak berkembang.

C.    Dinamika Gerakan Prodemokrasi 1966-1980an
Tumbangnya rezim Demokrasi Terpimpin memunculkan Orde Baru dengan berbagai upaya melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan pada umunya dan tatanan kehidupan politik. Dalam upaya penataan yang sejalan dengan ”pembangunanisme” Orde Baru melakukan pembenahan struktural. Dalam model ”Korporatisme Negara” saluran-saluran peran serta masyarakat terbats pada wadah-wadah tunggal yang diakui/diciptakan pemerintah. Dalam era Orde Baru peran serta masyarakat sangat terbatas pada dukunagn terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada awal Orba tampak ada kebebasan pers dan aktivitas mahasiswa untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah kan tetapi tidak ammpu untuk mendoring demokratisasi.
Keterikatan pemerintah pada stabilitas berakibat pada penindasan terhadap gerakan protes. Awal 1980-an merupakan masa sulit bagi gerakan mahasiswa. Partai politik yang diharapkan dapat ikut mendorong tumbuhnya gerkan prodemokrasi semakin melemah. Pada akhir tahun 1980 LSM tampak denagn berani melakukan kritik terhadap berbgai kebijakan pemerintah. Dinamika gerakan prodemokrasi pada era 1965-1980 mengalami pasang surut dan belum mampu mendorong pengenbangan kehidupan yang lebih demokrasi.

BAB V
RESPONS MILITER TERHADAP PRODEMOKRASI

A.    Keterlibatan Militer dalam Politik
Memasuki awal 1990 ABRI melakukan konsolidasi baik dalam jajaran ABRI, kekaryaan dan sebagai unsur Golkar. Salim Said berpendapat ceramah Habiebie di Cilangkap dan Seskoad adalah usaha Soeharto untuk menjembatani jarak antara Habiebie dengan ABRI. Pada awal 1990 disamping melakukan kontrol tugas kekaryaan militer juga secara pro aktif melakukan konsolidasi dalam hubungannya dengan Golkar. Konsolidasi juga terlihat pada upaya menyiapkan anggota keluarga ABRI untuk menjadi pimpinan GOLKAR tingkat I dan II menjelang Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta.
B.    Bisnis Militer di Tengah Kesenjangan dan Krisis Ekonomi
Survey yang dilakukan Ian Mac Farling pada tahun 1990 terhadap pejabat TNI-AD yang telah belajar di Sesko-AD pada tahun 1972, 84% responden menyatakan alasan mereka belajar adalah untuk kepentingan ekonomi. Pada tahun 1993 Jenderal Nasution meminta perhatian ABRI agara bisa menumbuhkan kelompok menengah Indonesia yang diharapkan bisa menjadi soko guru demokrasi. Menhankam Jenderal Edy Sudrajat menyadari keahlian ABRI dibidang politik nmaun ia berharap bisa solid dalam bidang ekonomi.
C.    Partisipasi Politik Arus Bawah
Memasuki tahun 1990 marak unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan kaum buruh. Setelah peristiwa 27 Juli 1996 rezim Orba melakukan represi yang mengakibatkan gerakan oposisi termasuk mahasiswa tiarap. Tidak lam kemudian gerakan mahasiswa di berbagai daerah bangkit. Ketika krisis ekonomi pada pertengahan Juli 1997 semakin parah dan tidak terkendali kepercayaan kepada pemerintah semakin melemah. Gerakan arus bawah yang dimotori mahasiswa merupakan investasi dan kekuatan dominan yang menghantarkan perubhan ke arah demokratisasi dari rezim otoriter Orde Baru.
D.   Respons Militer terhadap Gerakan Prodemokrasi
1.     Respons terhadap pembangkangan elite
Pembangkang elite merupakan pejabat tinggi dan politik yang kecewa terhadap pemerintahan Soeharto dan membentuk sejenis oposisi. Kekecewaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain disingkirkan Soeharto karena perselisihan pribadi, dinilai telah jauh dalam menghadapi ambisi politik mereka, adanya perselisihan terhadap masalah kebijakan dan bisnis keluarga Soeharto dan karena tidak adanya aturan hukum dan kebebasan sipil.
2.     Respons terhadap partai politik nonpemerintah
Respons militer terhadapa PPP tampak dalam menanggapi pernyataan dua anggota FPP tentang hubungan ABRI denagn rakyat dan organisasi sosial politik peserta pemilu yang dinilai belum utuh dan hanya menjalin hubungan dengan sebagian masyarakat. Respons militer terhadap elite PDI tampak pada perilaku politik Soerjadi dan kemelut penentuan DPP PDI ketika Megawati secara serius bersedia dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum PDI 1993-1998.
3.     Respons terhadap intelektual/cendekiawan
Intelektual atau cendekiawan menurut Lewis Coser adalah orang-orang yang tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Pada tahun 1990 kaum intelektual mulai berani mengembagkan wacana demokrasi dan mengajukan perlunya dilakukan peribahan politik maupun perlunya suksesi kepemimpinan nasional. Pada bulan April 1991 unsur-unsur elite intelektual membentuk kelompok prodemokrasi Forum Demokrasi. Kekritisan Forum Demokrasi tampak pada perbedaan yang tajam dengan Jenderal Try Sutrisno mengenai Pemilu 1992. Pangdam Jaya Hendroproyono menyatakan bahwa petisi 50 dan Forum Demokrasi mengkritisi tingkah laku individu birokrasi dapat diterima. Perkembangan kekritisan kaum intelektual tampak pada tahun 1996 antara lain mengenai Golput dan berbagai kerusuhan sosial. Penelitian LIPI di tiga tempat daerah kerusuhan menunjukkan penyebab yang sama.
4.     Respons terhadap aktivis mahasiswa
Aspiral menggambarkan gerakan mahasiswa pada akhir 1980 dan awal 1990 berkonsentrasi pada isu-isu lokal. Aktivis GM 98 Eko Prasetyo menggambarkan jika awal-awal tahun 1990 aktivitas mahasiswa dalam GM senantiasa bersikap ”menjemput bola” terhadap isu-isu di sektor bawah dengan pembentukan komite advokasi dan organisasi independen maka fase-fase belakang lebih aktif dan cepat mengangkap serta memahami isu kemudian meresponnya. Arief Budiman melihat gerakan mahasiswa tahun 1998 adalah bintang lapangan gerakan mahasiswa tahun 1990 bagi terjadinya proses reformasi dan tergulirnya diktator yang berkuasa lebih dari 30 tahun dan lebih memiliki keberanian dan lebih mandiri dari pada mahasiswa tahun 1966. Pada tanggal 14 Desember 1993 sekitar 200 aktivis mahasiswa berdemonstrasi di depan parlemen.
5.     Respons terhadap LSM prodemokrasi dan HAM
Tahun 1993 muncul LSM yang berperan dalam proses politik ”arus bawah” salah satunya adalah Yayasan Pijar dan LSM tersebut dipandang sebagai ”Pusat Pergerakan”. Pada tanggal 2 Oktober 1995 Letjen TNI Soejono Kasum ABRI yang juga sebagai Kepala Sekretaris Bakorstanas mengumumkan bahwa analisis Bakorstanas perlu mewaspadai bangkitnya PKI. Kecurigaan Bakorstanas tersebut secra tidak langsung juga ditujukan kepada LSM yang sangat vokal terhadap pemerintah terutama YLBHI ynag dikomandani Adnan Buyung Nasution.
6.     Respons terhadap perpolitikan kelas bawah
Perpolitikan kelas bawah merupakan kegiatan politik yang dilakukan kelompok buruh dan petani sebagai bentuk perlawanan terhadap arus atas maupun sebagai upaya memperjuangkan hak-haknya. Pada awal perjuangan mereka banyak ditopang oleh kelompok LSM dan mahasiswa. Namun dalam perkembanganya mereka berjuang melalui organisasi-organisasi mereka sendiri. Organisasi buruh pada masa rezim Orde Baru dimonopoli SPSI ynag didukung oleh pemerintah. Protes petani pada era Orde Baru berlangsung di tengah intensifnya pembangunan fisik.

BAB VI
ANALISIS KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI MILITER

A.    Pola-Pola Respons Militer terhadap Gerakan Prodemokrasi
Respons militer terhadap gerakan prodemokrasi cenderung bersifat monolitik yaitu dalam bentuk represif. Bentuk represif dari yang bersifat langsung hingga subtle atau dari metode represi hingga metode persuasi fisik. Bentuk represi langsung mencangkup intimidasi, penganiayaan, penculikan bahkan pembunuhan. Sedangkan bentuk subtle mencakup konfrontasi, intervensi, pendeskriditan, pelarangan melakukan aktivitas, pencekalan dan penjegalan. Konfrontasi ditujukan terhdap partai politik nonpemerintah, aktivitas mahasiswa dan intelektual. Intervensi dilakukan terhadap gerakan prodemokrasi partai nonpemerintah. Pola-pola respons militer yang bersifat negatif pada kurun waktu 1990-1998 cenderung meningkat ketika menghadapi agenda politik yang sangat penting terutama pemilu 1997 yang dinilai sangat strategis untuk suksesi kepemimpinan politik.
B.    Dimensi Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer
Keterlibatan militer dalam politik pada tahun 90-an semakin intens, bahkan berusaha keras untuk menjadi penentu dan tetap dominan dalam suksesi pada 1998. Keinginan untuk selalu terlibat dalam politik sangat kuat seperti terlihat pada respons konfrontatif terhadap pemikiran dari gerakan prodemokrasi yang mempertanyakan dwifungsi ABRI banyak membawa ekses. Peran militer yang kuat dalam politik berimbas dalam bidang ekonomi. Bisnis yang dikembangkan militer pada tahun 1990-an sarat dengan iklim kolusi. Mekanisme kekuasaan juga tampak dilakukan militer ketika menghadapi berbagai pemikiran, sikap maupun tuntutan gerakan prodemokrasi untuk memecahkan berbagai problema politik dan ekonomi. Tuntutan gerakan demokrasi tentang perlunya kenaikan upah buruh dan penurunan harga yang sering diakhiri dengan kerusuhan, dihadapi militer denagn mengedepankkan fungsi keamanan, dan fungsi sosial politik tidak tampak digunakan.

BAB VII
KESIMPULAN

            Tidak terciptanya kehidupan demokrasi yang didambakan seluruh rakyat Indonesia memunculkan gerakan prodemokrasi. Gerakan prodemokrasi berusaha mewujudkan kehidupan demokrasi yang sejak masa pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru hanya sebuah mimpi belaka yang tidak permah terwujud menjadi kenyataan. Tujuan mulia dari gerakan prodemokrasi mendapat sambutan buruk dari pihak militer. Sambutan dari militer berpola represif dan variatif. Pihak militer bahkan dapat dikatakan sebagai penghambat gerakan demokrasi yang dilakukan.
Variasi tersebut terwujud dalam bentuk represi langsung dan subtle. Kecenderungan respons negatif militer terhadap gerakan prodemokrasi bersifat fluktuatif mengikuti dinamika dan momentum politik nasional yang terkait dengan kepentingan politik militer. Respons negatif itu dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif antara lain perpsektif ekonomi, politik dan kekuasaan. Selama kurun waktu 1990-1998 terlihat ketika menghadapi Pemilu 1997 yang dinilai secara politis sangat strategis bagi kelanjutan format politik Orba dan suksesi kepemimpinan nasional respons represif menguat.
Ketika perpolitikan nasional menunjukkan dinamika kuat dari arus bawah yang mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi total termasuk tuntutan pergantian kepemimpinan nasional pada pertengahan tahun 1998 respons militer terhadap gerakan prodemokrasi cenderung menguat. Pola-pola respons militer yang negatif terhadap gerakan prodemokrasi tersebut menunjukkan sarat dengan muatan politik dan kepentingan politik militer yang menginginkan kekayaan material. Pola-pola respons negatif dapat berbentuk langsung, (seperti intimidasi, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan) atau subtle, (seperti konfrontatif. Intervensi, pendeskriditan, pelarangan melakukan aktivitas, pencekalan, dan penjegalan).

BAB VII
KOMENTAR/KRITIK

Komentar terhadap isi buku, antara lain:
1.     Kehidupan demokrasi yang berarti bahwa pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memang telah menjadi dambaan seluruh rakyat. Sehingga seharusnya bukan hanya rakyat yang berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi tersebut namun seharusnya perjuangan itu di dukung oleh berbagai pihak. Termasuk pihak militer yang seharusnya dapat menjamin keselamatan warga masyarakat.
2.     Militer sebagai bagian dari kehidupan politik suatu negara seharusnya dapat melakukan tindakan yang sejalan tujuannya dengan pihak pemerintah. Jangan sampai perpecahan suatu negara berasal dari faktor internal negara tersebut apalagi dari pemegang kekuasaan politik dan militer suatu negara.
3.     Jangan sampai pihak-pihak yang memegang posisi penting menyalahgunakan kedudukan untuk melakukan tindakan yang mengancam keradaan dan persatuan bangsa.
4.     Kita sebagai generasi penerus seharusnya juga dapat mendukung perkembangan dan pelaksanaan politik serta demokrasi suatu negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui proses pembelajaran politik. Melalui teori yang telah kita dapatkan, kita seharusnya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu kita ikut berpatisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi negara yaitu dalam acara pemilu.

Komentar terhadap penulisan buku, antara lain:
1.     Buku ini dilengkapi dengan data-data yang memadai sehingga kebenaran mengenai isi buku dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadai salah satu bacaan yang dapat menggugah dya nalar dan kritis kita terhadap fenomena politik yang sedang terjadi.
2.     Dibutuhkan waktu lama untuk memahami isi buku karena adanya istilah asing.

BAB IX
MANFAAT BUKU BAGI PENGEMBANGAN KEAHLIAN

1.     Isi buku yang berjudul ”Militer dan Gerakan Prodemokrasi” menuntut kita untuk dapat berpikir kritis terhadap fenomena politik dan demokrasi yang sedang terjadi. Sementara IPS adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada critical thinking yaitu berpikir kritis terhadap berbagai fenomena yang terjadi dan dapat mengambil keputusan tepat dalam kehidupan sehari-hari.
2.     Setelah melakukan proses berpikir yang kritis, kita seharusnya dapat menganalisis penyebab terjadinya hal tersebut dan mencari solusi maupun jalan keluar atas masalah yang terjadi. Sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut terjadi dan segera mendapatkan jalan keluar. Karena jika suatu masalah tidak segera diselesaikan maka dampaknya semakin lama akan semakin sulit untuk dicari jalan keluarnya.
3.     Isi buku tersebut menyatakan tentang hubungan yang kontra antara pihak militer dan rakyat dalam demokrasi. Hal itu membuat kita berpikir dan menggugah kesadaran kita bahwa perpecahan itu seharusnya tidak terjadi apalagi dari pihak intern suatu negara. Seharusnya kita sebagai warga masyarakat dan berbagai pihak termasuk pemerintah dan militer dapat bekerjasama mewujudkan suatu negara yang maju dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Seperti tujuan IPS yaitu membentuk rasa nasionalisme pada diri pribadi sehingga menjadi seorang warga negara yang baik dan melakukan tindakan yang dapat mendorong kemajuan bangsa.
4.     Melalui isi buku ini dapat menggugah rasa kepedulian kita sebagai rakyat yang sama-sama merupakan pelaku demokrasi, rasa percaya diri kita sebgai warga masyarakt untuk dapat berjuang membentuk suatu negara demokrasi yang dahulu hanya menjadi impian, kreatif dalam mencari jalan keluar terhadap berbagai masalah sosial politik yang terjadi, inovatif dan kewirausahaan sebagai nilai IPS yang utama. 

by : poespha 
Like This Article ?
 
 
Copyright © 2013 Catatan Kecil Puspa - All Rights Reserved
Design By Luhur Fatah - Powered By Blogger